Home
Usai sudah prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. Pasangan militer-ekonomi ini telah mengucap sumpah untuk menjalankan amanah mereka. Pelantikan yang dilangsungkan di Gedung DPR/MPR pada hari Selasa, 20 Oktober 2009, tersebut disambut dengan aksi demonstrasi di beberapa kota besar. Sebut saja Bandung, dengan titik pusat aksi Gedung Sate, jumlah massa aksi tak kurang dari dua ratus orang. Aksi demonstrasi ini bukan tanpa sebab, pengambilan sikap-sikap, khususnya oleh SBY, memang menuai kontroversi. Setidaknya ada dua hal yang tercatat menjadi cacat sikap orang nomor satu di Indonesia itu pada awal babak kedua pemerintahannya.
Membangun Kekuasaan Absolut
Kita tentu masih ingat bagaimana SBY dan Boediono membangun komposisi kabinetnya. Mereka berdua membuat banyak pihak, termasuk lawan-lawan (kalau bisa disebut lawan) politiknya, tergiur untuk masuk ke dalam kabinet. Tontonan menarik justru datang dari para pesaing SBY untuk mendapatkan kursi nomor satu, Golkar dan PDIP.
Pertama, Golkar. Sejak hasil pemilu presiden 2009 diputuskan, partai berlogo pohon beringin ini memang dihadapkan pada masalah yang dilematis. Kekalahan pasangan capres-cawapres yang didukungnya, M. Jusuf Kalla dan Wiranto, membuat Golkar berpikir ulang untuk kembali masuk ke dalam pemerintahan. Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pusat, Rijalul Imam, berpendapat bahwa Golkar harus mengambil sikap jantan, yaitu menjadi oposisi. Ini merupakan keputusan berat bagi Golkar. Sebab, jika keputusan ini diambil, maka inilah pertama kalinya Golkar menjadi oposisi setelah lebih dari empat dasawarsa memerintah. Mereka tidak biasa menjadi oposisi pemerintah.
Ternyata permasalahan tersebut terbawa hingga ke ujung atas pimpinan partai. Golkar yang melaksanakan Musyawarah Nasional di Riau tak lama setelah bencana gempa di Sumatera Barat sekitar sebulan lalu, bukan hanya menampilkan pertarungan dua tokoh besar calon ketua umum, Surya Paloh dan Aburizal Bakrie (Ical). Dengan tidak meremehkan dua kandidat lainnya, Tommy Soeharto dan Yuddy Chrisnandi (walau keduanya juga tidak mendapat suara), Paloh dan Ical sukses melakukan polarisasi di tubuh Golkar. Paloh tetap bersikukuh bahwa Golkar harus menjaga wibawa dengan mengambil sikap sebagai oposisi pada masa 2009-2014 nanti. Sementara Ical terbuka dengan siap kembali menjadi ‘pembantu’ SBY. Hasilnya bisa ditebak, setelah Ical menang, Agung Laksono adalah salah satu nama dari Golkar yang diproyeksikan menjadi menteri.
Kedua, PDIP. Partai ini terkesan malu-malu kucing ketika dipinang SBY cs. Pramono Anung (Sekjen PDIP) dan Puan Maharani (Ketua DPP PDIP) yang semula bakal mengisi posisi menteri sepertinya tertahan oleh keputusan Megawati. Berbeda dengan Golkar, PDIP telah terbiasa menjadi oposisi pemerintah. Hingga tulisan ini selesai, PDIP sama sekali belum mengirim satu orang pun ke Cikeas untuk menjadi calon menteri. PDIP pun belum menyatakan sikap politiknya terkait pemosisian partai. Artinya, sikap PDIP masih belum jelas.
Hal yang perlu dicermati sebenarnya bukanlah fakta-fakta menarik itu. Namun, upaya SBY untuk membangun sebuah kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak tanpa kekuatan penyeimbang. Misal, dengan adanya PDIP dan Golkar dalam kabinet mendatang, maka SBY (dan Demokrat-nya) akan menjadi penguasa dari parpol-parpol lain. Jika semua parpol ramai-ramai memerintah, maka siapakah lagi yang akan menjadi pengingat, pengontrol, dan penyeimbang kekuatan? Tidak ada! Indonesia memang telah benar-benar bersatu dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Inilah kekhawatiran yang dirasakan oleh sebagian kecil orang. Alasan ini pula yang menjadi cikal bakal aksi demonstrasi seantero negeri pada hari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Inikah “The New Soeharto,” Absolute Government Without Balancing Power? Ironis, sebab kenyataan ini telah mengingkari paham politik Indonesia yang menganut trias politika, atau keseimbangan kekuatan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Perubahan Ekonomi dan Penyusunan Kabinet
Salah satu fokus kerja SBY-Boediono pada masa 2009-2014 adalah perbaikan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, dengan komposisi pemegang kebijakan ekonomi 2004-2009, ekonomi Indonesia tidak dapat dikatakan stagnan, apalagi membaik. Utang luar negeri saja bertambah empat ratus triliun sejak kepemimpinan kakek bercucu satu ini (1268 triliun tahun 2004 dan menjadi 1667 triliun tahun 2009). Komposisi tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu yang tidak perlu disebutkan itu, kini dipercaya kembali oleh SBY untuk mengurusi masalah hajat masyarakat Indonesia yang paling vital tersebut. Isu perbaikan ekonomi lebih seperti sikap reaktif SBY atas instabilitas ekonomi global pada masa kampanye silam. Jika dengan komposisi tim ekonomi seperti itu saja utang Indonesia bertambah, maka logikanya dengan tim ekonomi yang sama tidak akan terjadi perubahan yang signifikan.
Beberapa hari sebelum pelantikan, ada banyak orang yang diundang ke kediaman presiden terpilih di Cikeas, Bogor. Undangan bertajuk ‘tes kesehatan’ itu dihadiri oleh orang-orang yang memang sudah hampir pasti menjadi menteri (baca: pembantu) pada kabinet 2009-2014. Sekilas, sebagian besar orang-orang yang datang merupakan wajah lama di kancah perpolitikan nasional pada umumnya dan di pemerintahan pada khususnya. Hatta Radjasa (mantan Menteri Sekretaris Negara), Sri Mulyani (mantan Menko Ekonomi merangkap Menteri Keuangan), Andi Malarangeng (mantan Juru Bicara Bidang Dalam Negeri Presiden), Purnomo Yusgiantoro (mantan Menteri ESDM), dan Mari Elka Pangestu (mantan Menteri Perdagangan) adalah sebagian dari banyak ‘orang lama’ yang menghadiri undangan tersebut. “Bongkar pasang ‘pembantu’ presiden” (meminjam istilah Trans-7) tersebut layaknya acara bagi-bagi kursi dengan proporsi yang rapi. Sesuai proporsi partai politik (parpol) pendukung? Sesuai proporsi tim sukses? Mungkin tidak sepenuhnya benar, karena Golkar pun sepertinya akan masuk dalam kabinet.
Pusat perhatian kita tertuju kembali pada tim ekonomi. Dengan orang-orang yang sama, maka paham dan kebijakan ekonomi Indonesia belum akan menjadi ekonomi kerakyatan, tetapi hanya menjadi ekonomi kapitalis dengan bungkus kerakyatan. Mafia Berkeley yang menganut paham ekonomi trickle down effect itu akan memberikan keuntungan berlipat kepada pengusaha, namun belum tentu akan memberikan keuntungan yang sedikit kepada masyarakat.
Penutup
Kedua cacat ini merupakan awal yang buruk bagi apa yang dapat kita sebut dengan Indonesia Bersatu Jilid II. Sejak awal reformasi, inilah pertama kalinya seorang presiden berhasil menyelesaikan masa jabatannya sekaligus menambah menjadi dua periode. Banyak orang berpikir, SBY hanya akan memimpin hingga dua periode saja, pasti. Padahal, melihat prosentase partai pendukung pemerintah di legislatif, kita seharusnya waspada akan lahirnya rezim baru. Akankah Indonesia Bersatu itu menjadi Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) seperti pada zaman Soeharto memimpin, sampai dengan tahap yang tidak dapat ditentukan sehingga harus ditentukan sendiri oleh masyarakat, atau harus dihentikan oleh mahasiswa? Wallahu a’lam.
Bandung, 20 Oktober 2009
Ketua Departemen Kajian Strategis
KAMMI Komisariat IT Telkom 2009-2010
Membangun Kekuasaan Absolut
Kita tentu masih ingat bagaimana SBY dan Boediono membangun komposisi kabinetnya. Mereka berdua membuat banyak pihak, termasuk lawan-lawan (kalau bisa disebut lawan) politiknya, tergiur untuk masuk ke dalam kabinet. Tontonan menarik justru datang dari para pesaing SBY untuk mendapatkan kursi nomor satu, Golkar dan PDIP.
Pertama, Golkar. Sejak hasil pemilu presiden 2009 diputuskan, partai berlogo pohon beringin ini memang dihadapkan pada masalah yang dilematis. Kekalahan pasangan capres-cawapres yang didukungnya, M. Jusuf Kalla dan Wiranto, membuat Golkar berpikir ulang untuk kembali masuk ke dalam pemerintahan. Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pusat, Rijalul Imam, berpendapat bahwa Golkar harus mengambil sikap jantan, yaitu menjadi oposisi. Ini merupakan keputusan berat bagi Golkar. Sebab, jika keputusan ini diambil, maka inilah pertama kalinya Golkar menjadi oposisi setelah lebih dari empat dasawarsa memerintah. Mereka tidak biasa menjadi oposisi pemerintah.
Ternyata permasalahan tersebut terbawa hingga ke ujung atas pimpinan partai. Golkar yang melaksanakan Musyawarah Nasional di Riau tak lama setelah bencana gempa di Sumatera Barat sekitar sebulan lalu, bukan hanya menampilkan pertarungan dua tokoh besar calon ketua umum, Surya Paloh dan Aburizal Bakrie (Ical). Dengan tidak meremehkan dua kandidat lainnya, Tommy Soeharto dan Yuddy Chrisnandi (walau keduanya juga tidak mendapat suara), Paloh dan Ical sukses melakukan polarisasi di tubuh Golkar. Paloh tetap bersikukuh bahwa Golkar harus menjaga wibawa dengan mengambil sikap sebagai oposisi pada masa 2009-2014 nanti. Sementara Ical terbuka dengan siap kembali menjadi ‘pembantu’ SBY. Hasilnya bisa ditebak, setelah Ical menang, Agung Laksono adalah salah satu nama dari Golkar yang diproyeksikan menjadi menteri.
Kedua, PDIP. Partai ini terkesan malu-malu kucing ketika dipinang SBY cs. Pramono Anung (Sekjen PDIP) dan Puan Maharani (Ketua DPP PDIP) yang semula bakal mengisi posisi menteri sepertinya tertahan oleh keputusan Megawati. Berbeda dengan Golkar, PDIP telah terbiasa menjadi oposisi pemerintah. Hingga tulisan ini selesai, PDIP sama sekali belum mengirim satu orang pun ke Cikeas untuk menjadi calon menteri. PDIP pun belum menyatakan sikap politiknya terkait pemosisian partai. Artinya, sikap PDIP masih belum jelas.
Hal yang perlu dicermati sebenarnya bukanlah fakta-fakta menarik itu. Namun, upaya SBY untuk membangun sebuah kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak tanpa kekuatan penyeimbang. Misal, dengan adanya PDIP dan Golkar dalam kabinet mendatang, maka SBY (dan Demokrat-nya) akan menjadi penguasa dari parpol-parpol lain. Jika semua parpol ramai-ramai memerintah, maka siapakah lagi yang akan menjadi pengingat, pengontrol, dan penyeimbang kekuatan? Tidak ada! Indonesia memang telah benar-benar bersatu dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Inilah kekhawatiran yang dirasakan oleh sebagian kecil orang. Alasan ini pula yang menjadi cikal bakal aksi demonstrasi seantero negeri pada hari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Inikah “The New Soeharto,” Absolute Government Without Balancing Power? Ironis, sebab kenyataan ini telah mengingkari paham politik Indonesia yang menganut trias politika, atau keseimbangan kekuatan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Perubahan Ekonomi dan Penyusunan Kabinet
Salah satu fokus kerja SBY-Boediono pada masa 2009-2014 adalah perbaikan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, dengan komposisi pemegang kebijakan ekonomi 2004-2009, ekonomi Indonesia tidak dapat dikatakan stagnan, apalagi membaik. Utang luar negeri saja bertambah empat ratus triliun sejak kepemimpinan kakek bercucu satu ini (1268 triliun tahun 2004 dan menjadi 1667 triliun tahun 2009). Komposisi tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu yang tidak perlu disebutkan itu, kini dipercaya kembali oleh SBY untuk mengurusi masalah hajat masyarakat Indonesia yang paling vital tersebut. Isu perbaikan ekonomi lebih seperti sikap reaktif SBY atas instabilitas ekonomi global pada masa kampanye silam. Jika dengan komposisi tim ekonomi seperti itu saja utang Indonesia bertambah, maka logikanya dengan tim ekonomi yang sama tidak akan terjadi perubahan yang signifikan.
Beberapa hari sebelum pelantikan, ada banyak orang yang diundang ke kediaman presiden terpilih di Cikeas, Bogor. Undangan bertajuk ‘tes kesehatan’ itu dihadiri oleh orang-orang yang memang sudah hampir pasti menjadi menteri (baca: pembantu) pada kabinet 2009-2014. Sekilas, sebagian besar orang-orang yang datang merupakan wajah lama di kancah perpolitikan nasional pada umumnya dan di pemerintahan pada khususnya. Hatta Radjasa (mantan Menteri Sekretaris Negara), Sri Mulyani (mantan Menko Ekonomi merangkap Menteri Keuangan), Andi Malarangeng (mantan Juru Bicara Bidang Dalam Negeri Presiden), Purnomo Yusgiantoro (mantan Menteri ESDM), dan Mari Elka Pangestu (mantan Menteri Perdagangan) adalah sebagian dari banyak ‘orang lama’ yang menghadiri undangan tersebut. “Bongkar pasang ‘pembantu’ presiden” (meminjam istilah Trans-7) tersebut layaknya acara bagi-bagi kursi dengan proporsi yang rapi. Sesuai proporsi partai politik (parpol) pendukung? Sesuai proporsi tim sukses? Mungkin tidak sepenuhnya benar, karena Golkar pun sepertinya akan masuk dalam kabinet.
Pusat perhatian kita tertuju kembali pada tim ekonomi. Dengan orang-orang yang sama, maka paham dan kebijakan ekonomi Indonesia belum akan menjadi ekonomi kerakyatan, tetapi hanya menjadi ekonomi kapitalis dengan bungkus kerakyatan. Mafia Berkeley yang menganut paham ekonomi trickle down effect itu akan memberikan keuntungan berlipat kepada pengusaha, namun belum tentu akan memberikan keuntungan yang sedikit kepada masyarakat.
Penutup
Kedua cacat ini merupakan awal yang buruk bagi apa yang dapat kita sebut dengan Indonesia Bersatu Jilid II. Sejak awal reformasi, inilah pertama kalinya seorang presiden berhasil menyelesaikan masa jabatannya sekaligus menambah menjadi dua periode. Banyak orang berpikir, SBY hanya akan memimpin hingga dua periode saja, pasti. Padahal, melihat prosentase partai pendukung pemerintah di legislatif, kita seharusnya waspada akan lahirnya rezim baru. Akankah Indonesia Bersatu itu menjadi Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) seperti pada zaman Soeharto memimpin, sampai dengan tahap yang tidak dapat ditentukan sehingga harus ditentukan sendiri oleh masyarakat, atau harus dihentikan oleh mahasiswa? Wallahu a’lam.
Bandung, 20 Oktober 2009
Ketua Departemen Kajian Strategis
KAMMI Komisariat IT Telkom 2009-2010
Komentar :
Posting Komentar